CILACAP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap secara resmi menyerahkan bantuan keuangan (bankeu) senilai total Rp 2,67 miliar kepada delapan partai politik (parpol) peraih kursi di DPRD. Penyerahan dana yang bersumber dari APBD ini bertujuan untuk mendukung kemandirian parpol, terutama dalam menjalankan fungsi vital pendidikan politik bagi masyarakat dan membiayai operasional kesekretariatan.
Acara penyerahan simbolis dipimpin langsung oleh Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, di Ruang Gadri, Pendopo Wijayakusuma Cakti pada Senin (21/7/2025). Meskipun seremonial baru dilaksanakan kemarin, Bupati Syamsul mengungkapkan bahwa dana tersebut sejatinya telah ditransfer ke rekening masing-masing parpol pada 7 Juli 2025 lalu.
Dalam laporannya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Cilacap, Taryo, merinci alokasi dana yang diterima oleh masing-masing parpol. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi penerima terbesar dengan alokasi sebesar Rp 568,6 juta, diikuti oleh PDI Perjuangan yang menerima Rp 560,3 juta.
Partai lainnya yang menerima bantuan adalah Partai Gerindra (Rp 467,3 juta), PKS (Rp 301,1 juta), Partai NasDem (Rp 260,2 juta), PAN (Rp 190,5 juta), PPP (Rp 187 juta), dan Partai Demokrat (Rp 134,5 juta).
Menariknya, dari sembilan partai peraih kursi, Partai Golkar belum menerima alokasi dana sebesar Rp 410,1 juta. Taryo menjelaskan, penundaan ini disebabkan oleh proses internal partai.
“Karena adanya Musyawarah Daerah dan perubahan kepengurusan, DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap belum mengajukan proposal bantuan keuangan,” terang Taryo. “Bantuan untuk Partai Golkar akan diajukan setelah terbentuknya kepengurusan yang baru berdasarkan hasil Musda,” imbuhnya.
Bantuan Bersyarat, Kinerja Diharapkan Meningkat
Dalam sambutannya, Bupati Syamsul Auliya Rachman menekankan bahwa bantuan keuangan ini bukanlah sekadar hibah tanpa syarat. Ia menitipkan pesan dan harapan besar agar dana tersebut dimanfaatkan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan transparan.
“Monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga nanti dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya,” ujar Bupati.
Lebih dari itu, ia menegaskan adanya korelasi langsung antara bantuan pemerintah dengan kinerja parpol. Menurutnya, dukungan finansial ini harus menjadi pemicu bagi partai untuk lebih aktif dalam memberikan pendidikan politik yang berkualitas kepada masyarakat luas, bukan hanya kepada kadernya sendiri.
“Pemberian bantuan keuangan partai politik ini, tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dari parpol dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” harapnya.
Dengan demikian, dana publik yang digelontorkan ini diharapkan dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan literasi politik dan kualitas demokrasi di tingkat lokal, menjadikan parpol sebagai pilar demokrasi yang lebih sehat dan mandiri di Kabupaten Cilacap.
sumber: https://cilacapkab.go.id/
